Ini Biang Kerok Pemerintah Mandek Bayar Utang Migor Rp344 M

Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan perkembangan polemik utang pemerintah Rp344 miliar ke peritel modern.

Pengusaha ritel modern tengah gerah. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah belum juga membayar selisih bayar sebesar Rp344 miliar.

Pasalnya, Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pembayaran itu membutuhkan payung hukum. Sementara, Permendag No 3/2022 yang jadi payung hukumnya telah dicabut.

Hal itu disampaikan Zulhas di sela-sela acara Hahalbihalal di lingkungan Kemendag, Kamis (4/5/2023).

Kemendag sendiri, imbuh dia, bukan pihak yang harus membayarkan rafaksi atau selisih bayar itu. Tapi, BPDPKS.

“Utang apa? Coba lihat di APBN, nggak ada (alokasi anggaran Kemendag) untuk bayar utang… O..BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),” ujarnya menambahkan.

Zulhas pun menjelaskan rencana pembayaran utang kepada pengusaha ritel modern tersebut.

“Yang bayar itu BPDPKS. Mau bayar, tapi Permendagnya sudah nggak ada, nggak ada payung hukum,” kata Zulhas.

“Mau bayar asal ada peraturannya. Perlu fatwa hukum. Makanya ini Sekjen ke Kejaksaan Agung (Kejagung),” kata Zulhas.

Hanya saja, sampai saat ini, belum ada izin dari Kejagung.

“Belum..belum ada hasilnya. Sudah suratin. Ini persoalnnya Peremendagnya sudah nggak ada,” tukas Zulhas.

Utang rafaksi ini berasal dari selisih bayar harga minyak goreng untuk program minyak goreng satu harga, Rp14.000 per liter untuk semua jenis di seluruh Indonesia. Padahal, harga kala itu sudah bergerak ke Rp18.000-an per liter.

Program ini diberlakukan pada Januari 2022, akibat harga minyak goreng yang terus naik sejak akhir tahun 2021.

Di mana, Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Muhammad Lutfi menerbitkam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh BPDPKS.

Dengan Permendag itu, pemerintah menjanjikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,6 triliun dari kas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai subsidi mengganti selisih harga pedagang dengan harga pemerintah.

Namun, dalam sekejap, Permendag itu kemudian dicabut. Hingga kini menjadi awal munculnya polemik rafaksi minyak goreng.

Akibat belum dibayarkannya rafaksi ini, peritel pun mengancam berhenti menjual minyak goreng.

Sementara itu, dari informasi yang diterima CNBC Indonesia, Aprindo akan bertemu dengan Kemendag untuk membahas rafaksi minyak goreng ini.

“Ya, baru 10 menit lalu dari Wakil Sekjen saya memberitahu bahwa ada undangan Dirjen PDN (Perdagangan Dalam Negeri)melalui Direktur Binausaha & Logistik Kemendag Pak Wisnu. Untuk Aprindo dapat datang jam 13.30 besok (hari ini, Kamis, 4/5/2023) ke kantor Kemendag dan Aprindo saya pasti akan hadir,” kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey kepada CNBC Indonesia, Rabu (3/5/2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*