Tolak Pajak Hiburan 40 Persen, Pengusaha di Bali Bakal Surati Jokowi

ilustrasi

Bandung – Sejumlah pengusaha hiburan di Bali keberatan atas penerapan pajak hiburan sebesar 40-75 persen. Mereka akan mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau kembali kenaikan pajak untuk spa, kelab malam, karaoke, bar, dan diskotik tersebut.
Hal itu terungkap dalam pertemuan yang melibatkan para pelaku usaha hiburan di kawasan Berawa, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Senin (15/1/2024). Sebanyak 30 pelaku usaha hiburan juga akan memohon uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Kami belum memiliki wadah atau belum ada asosiasi hiburan malam. Jadi pertemuan ini kami bahas untuk mungkin ke depan kami membuat surat terbuka ke Presiden Jokowi, Kemenko Kemaritiman Pak Luhut, tembusan ke Pj Gubernur Bali dan Bupati Badung, untuk me-review kembali aturan itu bahwa kami menolak karena berat,” kata Tomy, salah satu perwakilan usaha kelab malam di Badung.

Tomy mengungkapkan para pengusaha hiburan di Bali akan menggelar aksi jika keresahan mereka tidak didengar pemerintah pusat. “Jika semua yang disampaikan tidak disetujui pemerintah, mungkin gerakan itu akan menjadi pilihan terakhir,” katanya.

Sebelumnya, Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengambil kebijakan pajak hiburan yang belakangan menjadi polemik. Menurutnya, kenaikan 40-75 persen terlalu tinggi dan berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya Bali.

Ia lantas membandingkan pajak hiburan di Thailand yang justru turun ke 5 persen. Ia khawatir, Indonesia akan kalah bersaing dengan Negeri Gajah Putih atau menguntungkan negara kompetitor lainnya.

“Mereka (Thailand) justru menurunkan pajaknya menjadi 5 persen. Ini mereka ingin lebih banyak turis datang ke Thailand,” jelas Rai, Senin.

Menurut Rai, pelaku usaha masih menunda membayar pajak sebesar 40 persen yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Mereka beralasan menunggu hasil judicial review dan sementara tetap akan membayar pajak sesuai besaran di tahun sebelumnya, antara 12,5 persen atau 15 persen di daerah masing-masing.

Cok Ace Temui Mahendra
Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace menemui Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan pajak hiburan 40-75 persen. Cok Ace bersama organisasi Bali Spa dan Wellness Association (BSWA) mendatangi Mahendra di kantor Gubernur Bali, Senin.

“Dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, spa kita sangat disukai oleh wisatawan,” kata Cok Ace melalui keterangan resmi dari Pemprov Bali, Senin.

Cok Ace mengeklaim sektor usaha spa di Bali banyak menyerap tenaga kerja. Menurutnya, BSWA Bali memiliki anggota mencapai 12 ribu terapis.

Mantan wakil gubernur Bali itu lantas menuturkan dirinya sempat berkunjung ke Polandia beberapa waktu lalu. Ia pun memperoleh informasi bahwa sebanyak 337 terapis asal Bali bekerja di sana.

“Itu menandakan bahwa usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dan mendongkrak PDRB Bali,” ungkapnya.

Cok Ace juga menggarisbawahi aturan yang menggolongkan spa ke dalam kategori hiburan. Menurutnya, usaha spa yang berkembang di Bali memiliki ciri khas lebih mengarah ke bidang kesehatan. “Karena spa di Bali memang berbeda dengan yang berkembang di luar,” jelasnya.

BSWA Bali, kata Cok Ace, telah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Ia menyebut undang-undang tersebut juga dikeluhkan oleh pengusaha dari luar Bali.

“Judical review telah kami ajukan 5 Januari dan tercatat telah terdaftar 22 pemohon, termasuk pengusaha dari luar Bali,” sebut Cok Ace.

Pj Gubernur Bali Mahendra mengaku memahami keresahan yang dirasakan oleh PHRI dan BSWA Bali terkait kenaikan pajak itu. Ia menyarankan PHRI dan BSWA Bali mengajukan permohonan insentif fiskal yang nantinya diatur dalam peraturan kepala daerah. Menurutnya, langkah ini merujuk pada Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebut bahwa gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

“Judicial review jalan, pengajuan insentif fiskal ini juga perlu ditempuh. Nanti saya akan mendorong pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk itu,” ucap Mahendra.

Baca artikel detikbali, “Tolak Pajak Hiburan 40 Persen, Pengusaha di Bali Bakal Surati Jokowi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*